Peraturan Hukum Laut Indonesia: Pengertian dan Ruang Lingkup

Peraturan Hukum Laut Indonesia: Pengertian dan Ruang Lingkup

Peraturan hukum laut Indonesia merupakan landasan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut di wilayah Indonesia. Pengertian dari peraturan hukum laut ini sangat penting untuk dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan di laut, agar dapat menjaga keberlangsungan ekosistem laut serta memastikan keadilan bagi semua.

Menurut Hukum Laut Internasional, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah laut yang luas, yang mencakup Zona Laut Teritorial, Zona Tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dalam Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa peraturan hukum laut Indonesia memiliki ruang lingkup yang luas, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hayati dan non-hayati di laut, pengaturan transportasi laut, hingga perlindungan lingkungan laut.

Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum laut dari Universitas Indonesia, peraturan hukum laut Indonesia harus mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya laut. “Penting bagi Indonesia untuk memiliki peraturan hukum laut yang komprehensif dan berkesinambungan, agar dapat mencapai tujuan pembangunan kelautan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Selain itu, peraturan hukum laut Indonesia juga harus memperhatikan aspek keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat pesisir. Menurut Dr. Riza Damanik, seorang ahli hukum laut dari Universitas Padjadjaran, “Peraturan hukum laut harus melindungi hak-hak masyarakat pesisir dalam mengakses sumber daya laut, serta memastikan bahwa kegiatan ekonomi di laut tidak merugikan mereka.”

Dengan memahami pengertian dan ruang lingkup peraturan hukum laut Indonesia, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama dalam menjaga keberlangsungan ekosistem laut dan memastikan keadilan bagi semua. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya laut demi kesejahteraan bangsa dan generasi mendatang. Oleh karena itu, peraturan hukum laut harus senantiasa diperbaharui dan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.