Penegakan Hukum Pelanggaran Batas Laut: Tantangan dan Solusi

Penegakan hukum pelanggaran batas laut merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara di laut. Namun, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum ini sangatlah besar. Salah satunya adalah sulitnya melakukan patroli di wilayah laut yang luas dan sulit dipantau.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, penegakan hukum di laut memerlukan kerjasama yang baik antara berbagai instansi terkait. Aan Kurnia juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi canggih dalam melakukan patroli laut untuk mempermudah deteksi pelanggaran batas laut.

Selain itu, solusi lain yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam hal penegakan hukum di laut. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, kerjasama regional dalam penegakan hukum laut sangatlah penting untuk menangani pelanggaran batas laut yang semakin kompleks.

Penerapan hukum laut internasional juga menjadi hal yang penting dalam upaya penegakan hukum pelanggaran batas laut. Menurut Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Damos Agusman, Indonesia memiliki kedaulatan laut yang luas dan harus mampu melindungi wilayah perairannya sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

Dengan adanya kerjasama yang baik antara berbagai instansi terkait, penerapan teknologi canggih, kerjasama regional, dan penerapan hukum laut internasional, diharapkan penegakan hukum pelanggaran batas laut dapat dilakukan dengan lebih efektif. Sehingga kedaulatan negara di laut dapat terjaga dengan baik dan pelanggaran batas laut dapat dicegah secara efektif.