Kapal Pengawas: Pilar Utama Penegakan Hukum di Laut Indonesia

Kapal Pengawas: Pilar Utama Penegakan Hukum di Laut Indonesia

Kapal pengawas memegang peranan penting dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Sebagai pilar utama penegakan hukum di laut, kapal pengawas bertugas untuk melakukan patroli, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran di laut.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda Aan Kurnia, kapal pengawas merupakan ujung tombak dalam menegakkan hukum di laut. “Kapal pengawas adalah mata dan telinga negara di laut, mereka bertugas untuk melindungi kepentingan negara di perairan Indonesia,” ujar Laksamana Muda Aan.

Dalam melaksanakan tugasnya, kapal pengawas dilengkapi dengan berbagai peralatan canggih seperti radar, kamera cctv, dan sistem komunikasi yang memadai. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan pemantauan secara real-time dan merespons cepat terhadap pelanggaran yang terjadi di laut.

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), M. Zulficar Mochtar, kapal pengawas juga berperan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan. “Mereka melakukan pengawasan terhadap aktivitas illegal fishing dan melindungi ekosistem laut dari kerusakan yang disebabkan oleh praktik penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab,” ujar M. Zulficar.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut, Pemerintah Indonesia terus melakukan penambahan jumlah kapal pengawas. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, saat ini terdapat lebih dari 100 kapal pengawas yang tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia.

Dengan adanya kapal pengawas yang memadai, diharapkan penegakan hukum di laut Indonesia dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Kapal pengawas merupakan pilar utama dalam menjaga kedaulatan negara di laut dan melindungi sumber daya kelautan yang menjadi aset berharga bagi bangsa Indonesia.